Kebebasan Berekspersi Bagian Dari Demokrasi

Oleh : Hidayat Chaniago

Pandangan Awal

Negara demokrasi merupakan Negara yang melindungi serta menjamin hak-hak masyarakat atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan yang berawal dari kekeliruan dalam memahami  sebuah kata “memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat” karena sejatinya setiap manusia bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyaknya kasus yang terjadi berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan bahkan tindakan pidana. Sudah saatnya kita sadar akan aturan dan tata tertib hukum yang mengatur perilaku maupun tindakan kita. Bukankah kita merupakan salah satu bagian dari dunia ini yang menerapkan pilar demokrasi. Secara harfiah kebebasan berpendapat menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas/kebebasan yang memiliki arti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat/berpendapat berarti ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, maka kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan yang dimilikinya dan hal tersebut merupakan hak setiap orang.

Sebuah syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan yang mutlak dan yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam Undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya.   Dibalik   itu   harus   pula   ada   ketentuan   Undang-undang   yang melarang  siapapun,  termasuk  pemerintah  yang  ingin  mengurangi,  membatasi  atau meniadakan kebebasan tersebut. Maksudnya adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk demokrasi itu sendiri.

Pendapat Tokoh

Matinya sebuah demokrasi ditandai dengan rakyat sudah tidak boleh lagi berbicara atau mengeluarkan pendapat. Padahal sebuah Negara harus memenuhi kriteria demokrasi, yakni kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. John Locke mengemukakan bahwa kebebasan bereskpresi dan berpendapat adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.

Sementara John Stuart Mill mengatakan, kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Mengapa demikian? sebab suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam mengontrol dan menilai setiap warga negara seharusnya bisa mengakses semua informasi yang diperlukan tentang pemerintah yang bersifat transparansi. Tidak hanya sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian dapat di diskusikan di forum formal maupun non formal. Berdasarkan dari teori tersebut, kebebasan bereskpresi dan berpendapat kemudian menjadi sebuah klaim untuk mengkritisi penguasa yang melarang ataupun menghambat pelaksanaan dalam kebebasan berekspresi.

           Frank La Rue mengatakan, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan berekspresi menurut La Rue bisa dilihat dari dua cara, pertama hak untuk mengakses informasi, dan kedua hak mengekspresikan diri melalui medium apapun. Selain itu, La Rue juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi.

Landasan Hukum

Kebebasan bereskpresi memiliki dimensi politik, karena kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer. Kaitan kebebasan bereskpresi dengan demokrasi yang kemudian  diakui  dalam  hukum  internasional  hak  asasi  manusia yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 18 dan 19 yang juga terdapat di Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang  menyatakan bahwa   kebebasan   berekspresi   merupakan   pra-syarat   bagi   perwujudan   prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Kebebasan  bereskpresi  juga  menjadi  pintu  bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih seperti yang tertuang didalam paragraph 3-4 Komentar Umum No. 34 tentang Pelaksanaan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik.

           Pondasi utama dalam menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dikemukakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948, yang menegaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”.

            Ketentuan tersebut selanjutnya dielaborasi dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang secara detail dan rigid merumuskannya sebagai berikut; Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan, Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya, Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk; menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

            Berdasarkan Komite Hak Asasi Manusia menekankan pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan pada dasarnya adalah melindungi semua bentuk gagasan subjektif dan opini yang dapat diberikan/sebarkan kepada orang lain. Sementara dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan pribadi yang terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi oleh hukum atau kekuatan lainnya. Sesungguhnya hak untuk berpendapat tumpang tindih dengan kebebasan berpikir, yang dijamin Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpikir berkontribusi dalam kebebasan beropini, dimana pendapat adalah hasil dari proses pemikiran mengenai tentang cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan, dalam Komentar Umum No. 34 tentang Pelaksanaan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (paragraf 9 dan 12) menyebutkan:

 “... Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, sejarah,  moral  atau  agama.  ....Pelecehan,  intimidasi  atau  stigmatisasi  seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”.

 “... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet...”.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen juga telah secara tegas memberikan jaminan perlindungan bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga negara, yang dapat diidentifikasi dalam beberapa pasal berikut ini Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 28 E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28 F “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

            Selain itu kalau kita melihat dari mandat konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih jauh dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebebasan  berekspresi dan menyampaikan pendapat, salah satunya melalui Pasal 1 Undang-Undang  No.  9  Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

            Jaminan tersebut berlaku bagi setiap warga negara, untuk bebas menyampaikan pendapatnya baik secara lisan, tulisan, dan  sebagainya,  sebagaimana ditegaskan  Pasal 2 Undang-Undang  No.  9  Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan, “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Penegasan serupa juga mengemukan di dalam Pasal 23 ayat (2)   Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.

Harapan Besar

Dan pada akhirnya ruang lingkup dan batasan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat setidaknya mencakup tiga jenis ekpresi yaitu: kebebasan untuk mencari informasi, kebebasan untuk menerima informasi,  kebebasan untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga melindungi semua informasi atau ide apapun termasuk dalam hal ini fakta, komentar kritis, atau pun ide/gagasan. Jadi termasuk gagasan yang bersifat sangat subjektif dan opini pribadi, berita atau pun informasi yang relatif netral, iklan komersial, seni, komentar yang lebih bersifat politis/kritis dan lain-lain. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, cetak, media seni serta media apa pun yang menjadi pilihan seseorang. Perlindungan tersebut ditujukan pada semua bentuk media radio, televisi, film, musik, grafis, fotografi, media seni, spanduk dan lain-lain, termasuk kebebasan untuk melintas batas negara.

Secara yuridis kebebasan berekspresi telah di jamin oleh undang-undang, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara dan demi untuk kemajuan bangsa itu sendiri dan juga kebebasan berekspresi dalam demokrasi sangat diperlukan sebagai bentuk kotrol masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bahwa kebebasan berekspresi ditegaskan sebagai kebebasan dasar yang paling penting bagi martabat individu untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi karena demokrasi tidak berjalan tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. Dalam perjalanan demokrasi yang paling baik ditandai dengan adanya upaya untuk mendorng terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial, karena hal ini merupakan sebuah hak yang fundamental bagi setiap manusia yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.